CARAPANDANG –  Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN harus mampu menerjemahkan visi misi Presiden Prabowo Subianto.

“RPJMN bukan sekadar formalitas perencanaan, tetapi terjemahan strategis dan teknokratis dari visi-misi presiden yang terangkum dalam asta cita,” katanya dalam Sidang Tahunan di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Oleh karena itu, Puan mengingatkan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih harus bekerja sesuai visi misi Presiden, bukan punya agenda lain. 

"Tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden,” tegasnya.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa proses pembangunan tidak bisa dirasakan secara instan. Hasil dari pembangunan, menurutnya membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan. 

“Kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apa pun yang tampaknya hari ini baik akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan,” katanya.

Maka itu, pemerintah bersama DPR selalu memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan setiap kebijakan negara, baik dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran dirumuskan secara cermat.

“Setiap kebijakan harus berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kepentingan sektoral atau kepentingan jangka pendek,"ujarnya.