Pemerintah juga menyatakan bahwa Komisaris eSafety Australia, yang bertanggung jawab menegakkan larangan tersebut, akan memperoleh kewenangan yang lebih besar untuk meminta informasi dan dokumen dari perusahaan media sosial maupun pihak ketiga, seperti penyedia verifikasi usia dan toko aplikasi, guna memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut.
Australia menjadi negara pertama yang memberlakukan larangan penggunaan media sosial berdasarkan usia ketika undang-undang tersebut mulai berlaku pada 10 Desember. Kebijakan itu bertujuan melindungi anak-anak dari potensi dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental dan fisik.
Namun, meski pemerintah mengeklaim lebih dari 5 juta akun milik anak di bawah umur telah dihapus, dinonaktifkan, atau dibatasi dalam enam bulan sejak aturan diberlakukan, efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan.
Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa larangan tersebut hanya memberikan dampak terbatas terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak.
Sebuah studi yang dirilis pada Jumat oleh University of Newcastle menemukan bahwa lebih dari 85 persen anak di bawah usia 16 tahun tetap menggunakan media sosial setelah larangan diberlakukan.
Mereka melakukannya dengan mempertahankan akun yang sudah ada atau mencari celah, seperti menggunakan akun palsu maupun akun milik teman atau anggota keluarga.
