Dampak tersebut membuat sebagian petani mengalami gagal panen dan kehilangan hasil produksi. Karena itu, Elzadaswarman meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan menjaga proses tetap tertib, transparan dan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat justru menimbulkan persoalan karena administrasi yang tidak tertib. Karena itu, seluruh proses harus transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh Yonrefli menjelaskan, penetapan penerima bantuan mengacu pada hasil asesmen Dinas Pertanian yang selanjutnya diverifikasi oleh tim untuk memastikan kesesuaian data serta kondisi penerima dengan persyaratan yang telah ditentukan.
“Dari proses tersebut, pemerintah menetapkan 30 warga sebagai penerima bantuan,” ujar Yonrefli.
Ia menerangkan, Banpres baru dapat direalisasikan pada pertengahan 2026 setelah melewati tahapan penganggaran dan pergeseran APBD. Kondisi tersebut menyebabkan adanya jeda antara waktu terjadinya bencana dan gagal panen dengan penyaluran bantuan.
“Dana ini sebelumnya berasal dari bantuan presiden, kemudian masuk ke APBD melalui mekanisme pergeseran anggaran. Karena dana baru tersedia pada pertengahan 2026, penyalurannya memang memiliki jeda dengan waktu terjadinya bencana dan kerugian yang dialami masyarakat,” jelasnya.
