CARAPANDANG - Pemerintah menargetkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN-PPnBM) sebesar Rp1.126,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, meningkat Rp130,83 triliun atau 13,1% dibandingkan target APBN 2026.

Anggota DPR RI mengingatkan agar tambahan target ini murni berasal dari pertumbuhan aktivitas ekonomi, bukan dengan memperluas basis pajak yang justru membebani masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Budi Sulistyono, menyoroti bahwa pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan 2027 meningkat sekitar Rp214 triliun menjadi Rp2.908 triliun.

Ia meminta pemerintah mempertajam redistribusi beban pajak agar keadilan benar-benar terwujud bagi seluruh lapisan wajib pajak.

"Penerimaan PPN harus tumbuh dari peningkatan transaksi ekonomi dan bukan dari perluasan basis pajak yang membebani rakyat," ujar Budi dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (18/8/2026).

Selain itu, DPR juga menyoroti belanja perpajakan yang mencapai Rp632 triliun dan meminta agar dievaluasi ketat agar hanya diberikan pada kegiatan yang memiliki nilai tambah nyata, seperti transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, dan perlindungan lingkungan.

Sementara itu, Fraksi PAN mendorong pemerintah lebih serius memperluas basis pajak dari kelompok berpenghasilan dan berkekayaan tinggi serta badan usaha besar, tanpa menambah beban UMKM dan wajib pajak patuh.