Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara anak-anak belajar, bermain, dan berinteraksi. Namun, perubahan ini tidak selalu diiringi kesiapan literasi digital yang memadai.
Banyak bocah mengenal gawai lebih cepat dibanding kemampuan memahami risikonya. Di sisi lain, orang tua kerap tertinggal dalam memahami ekosistem digital yang digunakan anak-anak.
Kondisi ini menciptakan kesenjangan pengawasan. Anak-anak dapat mengakses berbagai platform dengan mudah, sementara kontrol orang tua menjadi terbatas.
Dalam situasi seperti ini, kebijakan pembatasan waktu menjadi langkah awal yang relevan. Bukan untuk melarang, melainkan memberi batas yang jelas.
Pemerintah Kota Surabaya merespons situasi tersebut dengan pendekatan berlapis. Selain menetapkan jam tanpa gawai, juga diterapkan pengaturan berbasis usia terhadap akses digital anak.
Anak-anak di bawah 13 tahun dibatasi hanya pada aplikasi ramah anak, sementara kelompok usia lebih tinggi tetap berada dalam pengawasan orang tua.
Langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak bisa bersifat parsial. Ia membutuhkan kombinasi antara regulasi, edukasi, dan pembiasaan. Tanpa itu, anak-anak akan terus berada dalam posisi rentan di ruang digital yang semakin terbuka.
