CARAPANDANG - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melayangkan surat resmi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data terkait dugaan keterlibatan kader partai dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mengutip laporan Tempo, surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun tertanggal 22 Juni 2026 itu berisi permohonan data dan informasi terkait pelaksanaan Program MBG.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi partai melalui surat edaran sebelumnya pada 24 Februari 2026 yang melarang seluruh kader di tiga pilar — struktural, legislatif, dan eksekutif — untuk memanfaatkan program MBG guna mencari keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa partai tidak akan menjatuhkan sanksi disiplin hanya berdasarkan desas-desus di media sosial tanpa bukti yang jelas.

"Harus ada bukti dong, masa kita dengar orang ngomong langsung kita bertindak. Siapa yang mau ditindak kalau objeknya tidak jelas. Kalau nanti dari data BGN terbukti ada kader terlibat merugikan rakyat, tentu kita ambil tindakan tegas," ujar Komarudin dikutip Tribunnews.com, Senin (29/6/2026).

Dalam surat tersebut, PDIP secara spesifik meminta tiga jenis informasi dari BGN :