"Untuk yang lima hari di daerah terpencil atau 3T, atau di daerah prevalensi stunting tinggi, tetap dianjurkan enam kali dalam seminggu," tegas Zulkifli.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa penghematan anggaran berasal dari pengurangan frekuensi penyaluran, bukan dari pemotongan biaya per porsi. Harga pokok per porsi MBG disebutkan tidak berubah.
Dadan memperkirakan efisiensi ini mulai dihitung sejak April 2026. Meskipun ada penghematan, ia menegaskan hal ini tidak berdampak pada pendapatan petugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tetap menerima gaji sesuai ketentuan.
Zulkifli juga menegaskan bahwa perubahan kebijakan ini hanya menyasar kelompok siswa sekolah. Program MBG untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tidak mengalami perubahan apa pun dan tetap berjalan seperti biasa.
"Untuk balita, ibu hamil dan menyusui tidak ada perubahan apapun. Karena sudah bisa berjalan dengan baik," ujar Zulkifli.
Pemerintah menargetkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal sebelum akhir tahun 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 38 provinsi dengan total 61,68 juta penerima manfaat dari total 26.066 unit SPPG yang telah beroperasi.
