CARAPANDANG - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa sikap prinsipil terhadap kemerdekaan Palestina tidak akan berubah meskipun Israel kini resmi menjadi anggota Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Penegasan ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulachela, menyusul penandatanganan aksesi Israel ke dalam forum yang diinisiasi Amerika Serikat tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani keanggotaan BoP di Blair House, Washington, DC, pada Rabu (11/2/2026), dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menjelang pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump. Netanyahu mengumumkan hal itu melalui unggahan di media sosial X.
"Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun," kata Nabil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/2/2026) .
Nabil menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam forum tersebut semata-mata didasarkan pada mandat kemanusiaan.
"Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," imbuhnya.
Menurut laporan tvOnenews, Pemerintah menekankan bahwa keanggotaan negara manapun di BoP tidak akan menggeser sikap dasar Indonesia terhadap konflik Palestina.
