Menurut Hun Manet, keempat wilayah tersebut "rumit dan berisiko tinggi memicu bentrokan bersenjata dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme bilateral." Oleh karena itu, Kamboja juga telah mengusulkan agar Thailand bersama-sama membawa kasus tersebut ke ICJ, namun akan tetap melanjutkan proses hukum secara sepihak bila Bangkok menolak.

Sementara itu, Thailand belum memberikan tanggapan resmi. Kementerian Luar Negeri Thailand menolak berkomentar ketika dimintai pernyataan. Sebelumnya, Bangkok telah menyatakan tidak mengakui yurisdiksi ICJ dalam persoalan ini dan lebih memilih penyelesaian lewat jalur bilateral.

Pembicaraan demarkasi perbatasan terakhir pada akhir pekan lalu kembali menemui jalan buntu. Meskipun kedua pihak berjanji meredakan ketegangan, hasil konkret belum tercapai. Thailand hanya menyebut akan "melanjutkan diskusi dan implementasi bersama," serta dijadwalkan menjadi tuan rumah pembicaraan berikutnya pada September mendatang.

Dalam pernyataan terpisah, Kamboja juga mengumumkan langkah tegas sebagai bentuk protes terhadap sikap Thailand. Phnom Penh menyatakan akan menghentikan pembelian listrik, bandwidth internet, dan produk Thailand lainnya. Pemerintah juga telah memerintahkan stasiun televisi lokal untuk menghentikan penayangan film Thailand.

ICJ bukan hal baru bagi Kamboja. Negara ini pernah menang dalam sengketa kuil Preah Vihear pada 1962 dan meminta klarifikasi atas wilayah sekitarnya pada 2013. dilansir cnbcindonesia.com