Bagi PGM, penerapan prosedur ini merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar guna memitigasi risiko tinggi di area tambang, sekaligus menjamin perlindungan nyawa agar setiap karyawan dapat bekerja dengan tenang dan pulang dalam keadaan selamat.
“Dulu saya kerja di tambang masyarakat. Bekerja di PGM yang memiliki legalitas memberikan saya perspektif baru, terutama soal pentingnya keselamatan kerja sebagai prioritas utama. Kami warga lokal juga diberikan kesempatan luas untuk upskilling atau meningkatkan kemampuan diri. Kami dilatih untuk disiplin waktu, disiplin ilmu, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab,” ujar Felni.
Berbekal pengalaman langsung di lapangan, Felni memahami betul realita yang dihadapi rekan-rekan penambang rakyat. Ia berharap jejaknya beralih ke sektor formal dapat diikuti oleh pelaku PETI lainnya melalui solusi legalitas yang nyata. Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah dan pemangku kepentingan bisa mempercepat pemanfaatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta memfasilitasi penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Banyak rekan-rekan di luar sana yang memiliki kemampuan untuk bekerja dengan standar industri. Saya berharap pemerintah segera mendorong solusi melalui WPR dan IPR. Ini adalah solusi agar para pelaku PETI bisa bekerja secara legal dan aman seperti yang saya rasakan sekarang di perusahaan berizin,” tegasnya.
