Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Papua, Meki Raiwaki, menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah dalam menghadirkan program yang dinilai memiliki dampak luas bagi masa depan anak-anak Indonesia, khususnya di Papua.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah progresif yang menunjukkan keseriusan negara dalam meningkatkan kualitas generasi muda sejak usia sekolah.
Di Papua, pelaksanaan MBG membawa efek domino terhadap berbagai sektor ekonomi lokal. Program ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok pangan, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku usaha kecil yang berperan menyediakan bahan makanan bergizi bagi peserta didik.
"Dengan demikian, program tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga memperkuat ekonomi komunitas setempat," demikian pernyataan yang dikutip dari laporan Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa program MBG termasuk dalam klaster mandatory anggaran pendidikan yang wajib dilaksanakan. Meskipun pemerintah perlu melakukan penajaman prioritas belanja negara di tengah tekanan global, program prioritas nasional di sektor pendidikan tetap harus dijalankan.
"Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan," ungkap Said.
