CARAPANDANG - Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengumumkan bahwa 22 negara, yang sebagian besar merupakan anggota aliansi militer Atlantik Utara, telah memulai perundingan untuk merencanakan langkah pengamanan di Selat Hormuz. Pertemuan yang dimulai sejak Kamis (19/3) ini merupakan respons atas tekanan dari Amerika Serikat yang meminta sekutunya membantu membuka jalur pelayaran minyak yang diblokade Iran.
Rutte menyatakan bahwa kelompok tersebut tengah bekerja untuk menjawab tiga pertanyaan kunci: apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan di mana tindakan akan dilakukan. Selain negara-negara NATO, beberapa negara mitra seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Uni Emirat Arab, dan Bahrain juga turut serta dalam upaya ini.
"Kabar baiknya adalah sejak Kamis, sekelompok yang terdiri dari 22 negara telah berkumpul untuk memastikan Selat Hormuz bebas dan terbuka sedini mungkin," kata Rutte dalam wawancara dengan Fox News, Minggu (22/3/2026).
Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengkritik NATO karena dinilai enggan membantu AS menghadapi situasi di Selat Hormuz. Trump bahkan menyebut sekutu-sekutunya sebagai pengecut dan mengancam bahwa masa depan NATO akan buruk jika tidak membantu membuka jalur pelayaran tersebut.
Ketegangan di Selat Hormuz bermula ketika AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari 2026, yang menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa.
