Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M Rifki, merinci mereka terdiri dari 1.000 jemaah paket biasa yang dijadwalkan pulang 5 Maret, dan 1.500 jemaah paket penuh 45 hari selama Ramadhan yang dijadwalkan pulang 23 Maret 2026.
"Kami konfirmasi ke pimpinan travel umrahnya, sejauh ini belum ada informasi pembatalan jadwal kepulangan jemaah. Namun, dengan terjadinya eskalasi konflik, mungkin nanti akan terdampak," ujar Rifki.
Menanggapi situasi ini, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, memastikan pemerintah terus memonitor perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi serta perwakilan RI di sana.
"Kemenhaj terus berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah umrah Indonesia tetap menjadi prioritas utama," ujarnya.
Puji mengimbau para jemaah agar tetap tenang, tidak panik, dan terus berkoordinasi dengan PPIU masing-masing untuk mendapatkan informasi resmi dan terkini.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak juga telah meminta calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan hingga situasi dinyatakan kondusif.
