“Di Indonesia hari ini Anda masih berdebat soal apa yang harus dilakukan dengan nikel Anda. Setelah 71 tahun, ini masih perdebatan yang sama,” katanya.

Dia memandang bahwa kegagalan negara-negara berkembang dalam membangun kemandirian ekonomi tidak lepas dari tekanan global yang menghambat upaya pembentukan tatanan ekonomi internasional baru pasca-Bandung.

“Ketika kita mencoba membangun agenda ekonomi sendiri, selalu ada intervensi. Lihat apa yang terjadi di Brasil, di Kongo, dan di Indonesia pada 1965,” ujarnya.

Menurut Vijay, pesan penting Bandung adalah bahwa negara-negara Global South tidak hanya memiliki hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk didengar dalam sistem internasional.

“Tidak ada gunanya berbicara jika tidak didengar. Untuk didengar, kita membutuhkan kekuasaan,” katanya.

Dia juga mengkritik struktur global seperti Dewan Keamanan PBB yang dinilai tidak merepresentasikan negara-negara berkembang. “Tidak ada anggota tetap dari Afrika. Tidak ada dari Amerika Latin. Padahal mereka bagian besar dari dunia,” ucapnya.

Selain itu, Vijay menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi, termasuk penguasaan atas sumber daya alam dan teknologi. Ia mencontohkan kebijakan China yang mewajibkan transfer teknologi dan investasi ulang sebagai syarat masuknya investasi asing.

“Mereka tidak hanya meminta investasi, tapi juga ilmu pengetahuan. Mereka memastikan keuntungan tidak keluar dari negara,” ujarnya.

Sebaliknya, ia menilai banyak negara berkembang justru membuka diri tanpa syarat. “Kita hanya bilang, silakan datang, ambil keuntungan, tanpa meminta transfer teknologi,” katanya.

Dan dia juga mengkritik cara pandang pembangunan yang sempit, yang hanya diukur dari pembangunan fisik seperti mal dan bandara.

“Pembangunan bukan tentang mal atau bandara. Pembangunan adalah menghapus kemiskinan, memberi harapan, dan meningkatkan kehidupan rakyat,”katanya.