Erick memastikan setiap oknum yang melakukan tindak pidana kasus korupsi akan tetap berhadapan dengan tindakan hukum. Artinya, siapapun oknum yang melakukan korupsi akan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.
Erick menambahkan, Kementerian BUMN tidak memiliki kewenangan yang ekspertis dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga, pihaknya menggandeng KPK dan Kejaksaan Agung menempatkan orang di Kementerian BUMN untuk dapat melakukan tindakan terhadap kasus korupsi di BUMN.
"Nah itu yang kita tidak punya ekspertis, makanya kita sama KPK, Kejaksaan, siapa tahu kita akan menarik, individu dari mereka untuk duduk di bawah kementerian (BUMN)," pungkasnya.
Alamat Redaksi Pusat
Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87
Kota Bekasi 17147
Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com
© Carapandang.com - by Lintang Kreasindo Media
