CARAPANDANG - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta komitmen perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperkuat secara konsisten, menyusul temuan dugaan pengurungan hampir 20.000 penyandang disabilitas mental di sejumlah panti sosial.
Temuan tersebut sebelumnya diungkap Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), yang menyebut praktik pengurungan banyak terjadi di panti nonpemerintah atau swasta di berbagai daerah.
“Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan bermasyarakat harus dilakukan dengan komitmen penuh, karena undang-undang dan konstitusi sudah mengamanatkan hal itu,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dugaan praktik kekerasan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pihak terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pengelola lembaga sosial.
Rerie, sapaan akrabnya, menegaskan perlindungan terhadap penyandang disabilitas bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi amanah konstitusi.
Ia menilai tindak kekerasan terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran nilai kemanusiaan dan tidak boleh dibiarkan berlarut.
Untuk itu, anggota Komisi X DPR RI tersebut mendorong para pemangku kepentingan membangun sistem perlindungan yang efektif guna mencegah kekerasan dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, termasuk hak atas perawatan, rehabilitasi, dan kehidupan yang layak.
