Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan KPK
Penahanan dilakukan setelah tim penyidik menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
KPK Periksa Dirjen Kemenhut dan Dirjen Minerba ESDM dalam Kasus Gratifikasi IUP Kukar
Kedua pejabat yang hadir memenuhi panggilan adalah Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, yang tiba pada pukul 09.41 WIB, serta Sekretaris Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Totoh Abdul Fatah, yang hadir lebih awal pada pukul 09.35 WIB.
Dirjen Bea Cukai Akan DIpanggil, KPK: Kami Tunggu Laporan JPU
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field, sebelum menentukan apakah Djaka perlu dipanggil sebagai saksi atau dinaikkan statusnya menjadi tersangka.
KPK Pastikan Penahanan Dua Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Pekan Ini
Kedua tersangka yang akan ditahan tersebut adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba.
KPK Akan Limpahkan Perkara Yaqut ke Pengadilan usai Musim Haji 2026
Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi terganggunya proses persidangan mengingat sejumlah saksi dalam kasus tersebut masih bertugas sebagai petugas haji di Arab Saudi.
KPK Ungkap Fakta Baru: Staf Outsourcing Diduga Dipaksa Pilih Fadia
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik menemukan indikasi tekanan terhadap tenaga alih daya yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui perusahaan milik keluarga Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta: Secara Umum Hewan Kurban di Wilayah Jakarta dalam Kondisi Sehat
Hasudungan menyatakan hingga 20 Mei 2026 pihaknya sudah memeriksa sebanyak 41.833 ekor hewan kurban yang tersebar di 467 lokasi TPnHK di seluruh wilayah Jakarta.
Dukung Penuh MBG, KPK Beri Penguatan Pencegahan Korupsi
Aminudin menekankan pentingnya penguatan pencegahan korupsi, terutama karena Badan Gizi Nasional (BGN)
Korupsi Kuota Haji: Muhadjir Effendy Batal Diperiksa KPK, Minta Penjadwalan Ulang
Budi Prasetyo menegaskan bahwa meskipun hari ini batal, pemeriksaan terhadap Muhadjir Effendy tetap akan dilakukan pada kesempatan lain.
KPK Sita Satu Kontainer Berisi Suku Cadang Ilegal di Tanjung Emas, Diduga Berkaitan Dengan Blueray Cargo
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa kontainer tersebut diduga milik importir yang terafiliasi dengan PT Blueray Cargo.
KPK Umumkan LHKPN Presiden 2025, Kekayaan Capai Rp2,066 Triliun
Komisi Pemberantasan Korupsi merilis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode pelaporan 2025 atas nama Presiden Prabowo Subianto dengan total kekayaan mencapai Rp2.066.764.868.191 atau sekitar Rp2,066 triliun
Ketua KPK: Biaya Penanganan Koruptor Mahal, Makan hingga Baju Ditanggung Negara
Bahkan, setelah ditahan pun, negara masih menanggung kebutuhan makan, pakaian, dan seragam para koruptor.
Pemerintah dan KPK Luncurkan Buku Panduan Anti Korupsi untuk Seluruh Jenjang Pendidikan
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pendidikan merupakan fondasi strategis dalam membangun generasi berintegritas.
Kemensos Audiensi ke KPK Bahas Pencegahan Korupsi Program Sekolah Rakyat
Gus Ipul memastikan Kemensos terbuka terhadap audit maupun pemeriksaan dari lembaga resmi, termasuk BPK dan BPKP, serta lembaga non-pemerintah untuk ikut memonitor proses pengadaan.
Mencegah Korupsi Pada Program Sekolah Rakyat, KPK Terbuka Menjadi Mitra Kementerian Sosial
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku terbuka menjadi mitra Kementerian Sosial untuk mencegah korupsi pada program Sekolah Rakyat.
Mencegah korupsi pada program Sekolah Rakyat, KPK Terbuka Menjadi Mitra Kementerian Sosial
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku terbuka menjadi mitra Kementerian Sosial untuk mencegah korupsi pada program Sekolah Rakyat.
