Masyarakat pada 1998 begitu antusias terhadap partai politik hingga membuat atribut dan kaos bergambar ketua umum partai secara mandiri, kini justru bendera dan wajah tokoh partai menjadi sasaran amarah.
Melalui KMI 2025 diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah, pelaku musik, dan pemangku kepentingan lain dalam merancang masa depan industri musik yang lebih inklusif.
Untuk pelaksanaannya tidak mudah yakni harus dilakukan dengan landasan hukum yang kuat serta mekanisme pengawasan berlapis agar tidak menimbulkan persoalan hukum.