Presiden AS Donald Trump mengaku belum menetapkan batas waktu bagi Hamas untuk melucuti senjata mereka berdasarkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza, tetapi memperingatkan kemungkinan intervensi jika kelompok perlawanan itu gagal memenuhinya.
Berdasarkan keterangan resmi KBRI Phnom Penh, dari total 97 WNI tersebut, 86 orang berhasil diamankan dan ditempatkan di Kantor Kepolisian Kota Chrey Thum.
Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei pada Sabtu (18/10) mengecam keras Israel atas pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi ekspor minyak kelapa sawit sebesar Rp13,2 triliun yang disaksikannya merupakan tanda baik karena tepat pada satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengganti kerugian perekonomian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,255 triliun ke negara.
Presiden Prabowo Subianto menilai uang sebesar Rp13 triliun bisa digunakan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, seperti renovasi 8.000 sekolah dan pembangunan 600 kampung nelayan.
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian,Senin (20/10), menunjukkan tiga produk logam mulia yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam yang kompak tak mengalami perubahan harga jual.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) siap cair Senin ini (20/10/2025). BLTS itu ditujukan untuk 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai total lebih dari Rp30 triliun.
Selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 41,8 juta warga telah mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CGK). Salah satu program prioritas pemerintah ini pertama kali diluncurkan pada Februari 2025.