CARAPANDANG - Kelangkaan BBM nonsubsidi di SPBU swasta  akhir-akhir ini merupakan permasalahan yang serius. Pemerintah harus segera menangani permasalahan tersebut.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar di Jakarta, Kamis, 18 September 2025.

Menurutnya jika permasalahan ini dibiarkan belarut-larut tidak hanya bisa mengganggu pelayanan publik namun bisa berpotensi merusak iklim investasi.

“Sejak izin impor BBM diubah dari satu tahun menjadi enam bulan, ditambah kewajiban laporan tiga bulanan, SPBU swasta makin sulit mengelola stoknya. Akibatnya pasokan sering tersendat bahkan kosong,” jelasnya.

Menurutnya kebijakan yang diambil Kementerian ESDM harus mempertimbangkan ketersediaan BBM, iklim investasi, yang berujung pada nasib para pekerja. 

Selanjutnya Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti kebijakan Menteri ESDM yang meminta SPBU swasta membeli stok dari PT Pertamina (Persero).

Dia menilai bahwa langkah tersebut justru berpotensi menggerus keuntungan mereka, yang tidak baik bagi keberlangsungan investasi.

"Saat ini pemain swasta di sektor BBM hanya ada Shell, BP-AKR, Vivo, dan Exxon Mobil. Dengan jumlah SPBU sekitar 450, atau sekitar 5 persen dari jumlah SPBU Pertamina. Kehadiran mereka turut membuka lapangan kerja, dan membuat pelayanan Pertamina lebih kompetitif," katanya.