Fakhrul menilai pemerintah memang memiliki kepentingan menjaga biaya pendanaan (cost of fund) tetap rendah untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Namun dalam situasi stabilisasi rupiah, terdapat kompromi kebijakan yang perlu dikelola secara realistis. “Kita harus jujur bahwa menjaga rupiah dan menjaga biaya pendanaan murah secara bersamaan tidak selalu bisa dilakukan dalam waktu yang sama,” ujarnya.
Karena itu, ia memandang pasar obligasi jangka panjang perlu diberi ruang untuk menemukan tingkat imbal hasil yang lebih wajar agar premi risiko Indonesia dapat tercermin secara lebih transparan.
Menurutnya, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi persepsi investor global yang menilai premi risiko Indonesia belum sepenuhnya tercermin pada obligasi tenor panjang. “Ketika investor melihat rupiah melemah tetapi obligasi jangka panjang tidak memberikan premi tambahan yang memadai, maka insentif untuk menahan aset rupiah menjadi berkurang. Pada akhirnya tekanan berpindah ke pasar valuta asing,” katanya.
Meski demikian, Fakhrul menegaskan normalisasi pasar obligasi bukan berarti membiarkan kenaikan imbal hasil berlangsung tanpa kendali. Yang dibutuhkan, menurutnya, ialah struktur yield curve yang sehat dan mampu merefleksikan risiko, ekspektasi inflasi, serta kebutuhan pendanaan secara terbuka. “Ini bukan soal memilih antara pertumbuhan atau stabilitas. Yang dibutuhkan adalah urutan yang tepat. Saat ini stabilitas harus diperkuat terlebih dahulu,” ujarnya.
