Dia menjelaskan, tanpa instrumen hukum yang kuat, pelaku ekonomi bayangan akan terus leluasa memanfaatkan celah. Rahma mengatakan, premanisme dan praktik ilegal lain justru mendapatkan ruang karena ada pelindung dari oknum aparat. Kondisi itu membuat ekonomi bayangan terus tumbuh dan merusak basis penerimaan negara.
"Merajalelanya premanisme yang mendapat perlindungan dari aparat, ekspor-impor ilegal sampai sekarang bermasalah karena juga ada oknum-oknum Polri, TNI Laut yang bermain," ucap Rahma.
Selain itu, kata dia, situasi tersebut membuat kebocoran di sektor penerimaan negara sulit ditutup. Rahma pun meragukan reformasi institusional bisa dilakukan secara independen jika masih ditangani orang-orang dari lingkaran yang sama.
Dia menerangkan, tanpa pembenahan serius di sektor keamanan dan hukum, janji membasmi ekonomi bayangan hanya akan berakhir di tataran slogan. "Mungkin salah satu dilakukan reformasi Polri, Presiden ingin mengejar itu, tapi saya lihat anggotanya masih orang-orang Polri juga sehingga ibarat jeruk makan jeruk, alias tidak independen," kata Rahma.
Tidak hanya itu, Rahma juga menyoroti orientasi kebijakan pemerintahan Prabowo yang lebih mengedepankan program politik ketimbang penguatan fondasi ekonomi. Dia menyoroti, deretan program jumbo belum diiringi strategi jelas untuk mengatasi persoalan struktural seperti ekonomi bayangan dan ketimpangan kerja.
