Menurut Mahyeldi, rakor ini mencerminkan kepedulian bersama terhadap meningkatnya kasus kekerasan perempuan dan anak. Ia mengingatkan, kekerasan tak hanya meninggalkan luka bagi korban, tapi juga bisa mengancam masa depan generasi penerus bangsa.
"Setiap anak punya hak untuk tumbuh dan berkembang dengan layak. Kita semua punya tanggung jawab besar melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan yang bisa merusak fisik dan mental mereka," tegasnya.
Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan tren kekerasan terhadap anak masih tinggi. Pada 2022 tercatat 617 kasus, naik menjadi 841 kasus pada 2023, dan 721 kasus pada 2024. Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah fisik, psikis, dan seksual, dengan korban didominasi anak usia 13 hingga 17 tahun.
Tak jauh berbeda, kasus kekerasan terhadap perempuan juga mengalami peningkatan. Jika pada 2020 tercatat 216 korban, jumlah itu naik menjadi 237 korban pada 2023 dan melonjak menjadi 309 korban di tahun 2024.
Selain kekerasan, Mahyeldi juga menyoroti persoalan perkawinan anak. Menurutnya, masih banyak anak yang menikah di usia dini karena tekanan ekonomi, sosial, serta minimnya pendidikan. Padahal, perkawinan anak bisa berujung pada risiko kekerasan rumah tangga dan masalah kesehatan reproduksi.
