Dalam penatausahaan ini, ada beberapa perspektif seperti regulasi. Saat ini, Kemenkop sedang dalam proses penyusunan RUU Perkoperasian yang baru, yang diharapkan memperbaharui UU yang lama.

Terlebih lagi, menurut Herbert, Kopdes Merah Putih tersebut adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan penugasan dari pemerintah pusat. 

"Namun, jika mengacu pada UU 17/2014, maka itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Jadi, ini butuh penyesuaian-penyesuaian regulasi," jelasnya. 

Langkah berikutnya adalah faktor pemberdayaan pengawas koperasi. Selama ini, peran pengawas koperasi jarang disebut dan dimunculkan. Padahal, antara ketua koperasi dan pengawas memiliki kedudukan yang sama.  "Kita harus mengubah mindset seperti ini," tegas Herbert.

Faktor penting lain yang harus dibenahi juga adalah anggota koperasi sebagai pemilih. Jangan lagi ada kesan koperasi itu milik ketua dan pengurus, tetapi absolut milik seluruh anggota.

Faktor berikutnya adalah peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan bagi pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Yang tak kalah penting adalah ekosistem usaha dan keuangan, yang diharapkan koperasi benar-benar dapat menjadi sokoguru perekonomian bangsa. 

"Saya yakin, Kopdes Merah Putih dan koperasi eksisting lainnya, jika dijalankan dengan benar, akan menjadi sokoguru perekonomian dan pilihan utama masyarakat,"katanya.