Zulmaeta juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dipaparkan Kepala BKN, mulai dari pemetaan talenta ASN hingga independensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), yang dinilai akan berdampak signifikan terhadap efektivitas birokrasi daerah.
Rakornas 2025 mengungkapkan jumlah ASN nasional saat ini mencapai 5.588.245 orang, terdiri dari 64 persen PNS dan 36 persen PPPK. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah seperti Payakumbuh untuk memperkuat perencanaan kebutuhan ASN serta penataan distribusi tugas agar lebih proporsional.
“Birokrasi yang kuat akan menghasilkan pelayanan publik yang kuat. Payakumbuh akan menempatkan reformasi ini sebagai agenda prioritas daerah,” tegasnya.
Forum Rakornas juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional, termasuk Ignatius Jonan dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, yang memaparkan perspektif global tentang kebutuhan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif menghadapi perubahan zaman.
Zulmaeta menilai pandangan para tokoh tersebut sangat relevan bagi daerah. “Kota seperti Payakumbuh tidak boleh menunggu perubahan. Kami harus membaca arah kebijakan pusat dan bergerak cepat. Rakornas ini memberikan peta jalan yang jelas,” tutupnya.
