CARAPANDANG - Pemerintah tengah memfinalisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian terkait perlindungan anak di ruang digital, menyusul temuan bahwa hampir separuh pengguna internet Indonesia adalah anak-anak.

Data terbaru Kemkomdigi menunjukkan bahwa 48 persen pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya langkah cepat untuk menciptakan ruang digital yang aman.

“Kami tengah mempersiapkan Peraturan Menteri sebagai aturan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS), namun kami menyadari bahwa keberhasilan PP ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan penuh dari sektor pendidikan dan perlindungan anak,” kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

SKB lintas kementerian tersebut dipersiapkan untuk memastikan pelaksanaan upaya perlindungan anak di ruang digital yang lebih terkoordinasi dan efektif di lapangan.

“Dengan SKB ini, kami ingin memperkuat kolaborasi antar kementerian agar langkah kita di lapangan bisa lebih cepat dan terkoordinasi,” tambah Meutya.

Dia menjelaskan bahwa pelindungan anak di dunia digital harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak, salah satunya melalui kerja sama lintas kementerian. Melalui kolaborasi ini, katanya, pemerintah berupaya untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan aman di ruang digital.