Namun, Pigai menegaskan bahwa tidak semua bentuk korupsi akan otomatis masuk dalam kategori ini.
"Tapi yang tadi itu yang emergency yang kalau saya korupsi menyebabkan orang lain menderita secara langsung," imbuhnya.
Untuk memperkuat usulan ini, Kementerian HAM telah meminta masukan dari sejumlah pakar, termasuk mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Guru Besar Hukum Profesor Romli Atmassamita.
"Kami minta pandangan dari mereka untuk memperkuat kami punya. Dan ini kita kombinasikan, dan itu pertama dalam sejarah dunia, kita kaitkan dengan HAM dan Korupsi," pungkasnya.
Alamat Redaksi Pusat
Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87
Kota Bekasi 17147
Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com
© Carapandang.com - by Lintang Kreasindo Media
