Dia menjelaskan, reformasi tersebut mencakup penguatan rule of law yang inklusif, birokrasi yang efisien, penghapusan pungutan liar, serta penurunan biaya transaksi.
“Harapannya, peringkat kemudahan berbisnis kita bisa mendekati India yang berada di posisi 27 dunia,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia. Akses digital harus menjangkau minimal 90 persen provinsi dan kabupaten/kota agar produktivitas ekonomi meningkat.
Ia juga menekankan pentingnya adopsi teknologi digital terbaru seperti artificial intelligence (AI), machine learning (ML), big data, Internet of Things (IoT), hingga automation untuk meningkatkan efisiensi sektor ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Perlu Turunkan ICOR untuk Dongkrak Ekonomi Nasional
Menurutnya reformasi kelembagaan juga menjadi langkah penting untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan indeks kemudahan berbisnis.
