CARAPANDANG- Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto menuai penolakan dari sejumlah pihak.

Salah satu pihak yang menolak adalah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.  Hal ini disuarakan oleh Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Usman Hamid.

Usman menilai bahwa Soeharto tidak layak mendapatkan gelar Pahalwan Nasional. Menurutnya seorang pahlawan nasional harus memegang nilai-nilai kebenaran dan keberanian moral hingga akhir hayat.

"Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka atau terdakwa, entah itu kejahatan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, atau korupsi, sulit diletakkan sebagai pahlawan," papar Usman dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 6 November 2025.

Menurut dia, Soeharto di akhir kekuasaannya masih tersangkut hukum yang belum selesai.

"Soeharto meninggal dunia ketika ia setengah diadili oleh pengadilan karena kasus korupsi bahkan di Asia Tenggara, dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia," jelasnya.

Atas dasar itu, Usman dengan tegas mengatakan bahwa pahlawan sejati adalah orang-orang yang memiliki keberanian dan berani berkorban untuk orang lain.

"Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur, Soeharto disandingkan dengan Marsinah," ujarnya.