Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti tabungan perumahan rakyat (Tapera) hingga KRIS BPJS Kesehatan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai bahwa kebijakan potongan gaji bagi para pekerja sebagai iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bertujuan baik, namun tidak bisa diterapkan merata karena tidak semua perusahaan sehat.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyarankan pemerintah menunda penerapan kebijakan potongan gaji bagi para pekerja sebagai iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), karena rakyat perlu penjelasan.