Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo hadir di tengah kondisi banjir dengan tumpukan kayu gelondongan di Aceh, Sumut dan Sumbar. Fenomena alam ini menjadi alarm akan kerusakan lingkungan dan dampak aktivitas ilegal.
Presiden Donald Trump berencana mengumumkan sebelum Natal bahwa proses perdamaian Gaza akan memasuki fase kedua. Ia juga berencana memperkenalkan struktur pemerintahan baru untuk wilayah tersebut, dilansir dari Axios, Jumat (5/12/2025).
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Rabu (3/12) bahwa fase kedua dari rencananya untuk gencatan senjata di Gaza akan terjadi dalam waktu dekat.
Sejumlah pelanggan membawa barang belanjaan mereka usai berbelanja di Costco di Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada 5 Mei 2021. (Xinhua/Ting Shen)
Pemerintah Venezuela pada Sabtu (29/11) mengecam ancaman Amerika Serikat (AS) yang "berusaha memengaruhi kedaulatan wilayah udaranya", dan menyebutnya sebagai "agresi lain yang berlebihan, ilegal, dan tidak dapat dibenarkan terhadap rakyat Venezuela".
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis (27/11) mengisyaratkan bahwa AS dapat "segera" mengambil tindakan untuk menyasar jaringan perdagangan narkoba di Venezuela melalui jalur darat.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berbicara kepada awak media di Gedung Putih di Washington DC, AS, pada 30 September 2025. (Xinhua/Hu Yousong)
Aksi demonstrasi yang berlangsung damai itu diwarnai dengan spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan keras, seperti "Trump harus pergi sekarang!" dan "Makzulkan, Hukum, Copot."
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (kedua dari kiri) menyambut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih di Washington DC, AS, pada 17 Oktober 2025. (Xinhua/Hu Yousong)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tanggal 27 November sebagai tenggat waktu bagi Ukraina. Tenggat waktu itu diberikan untuk menerima rencana damai 28 poin yang diusulkan Washington untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.
Keputusan ini menandai perubahan sikap dramatis Trump, yang sebelumnya selama berbulan-bulan menolak membuka akses ke dokumen-dokumen sensitif tersebut, meski memiliki kewenangan penuh sebagai presiden.