Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, M.Eng mengatakan bahwa tindakan tersebut dinilai tidak hanya melanggar kedaulatan suatu negara, tetapi juga berpotensi memicu eskalasi konflik regional yang lebih luas dan berbahaya.
Firman menegaskan bahwa perubahan batas wilayah provinsi merupakan ranah kewenangan legislatif dan harus ditempuh melalui mekanisme pembentukan undang-undang.
Rencana TNI merekrut 24.000 prajurit tamtama baru untuk Batalyon Teritorial Pembangunan, diharapkan semakin mendekatkan diri kepada rakyat. Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah
Meski bukan merupakan tanggungjawab pemerintah, politisi PKB ini meminta kepada pemerintah agar tetap mengawasi dan memberikan perlindungan kepada calon jemaah haji yang batal berangkat.
Keputusan MK sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang mewajibkan negara hadir membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan layak.