Namun di tengah tekanan itu, belanja negara justru tumbuh 11,3 persen. Pemerintah menggelontorkan dana untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), bantuan mitigasi risiko pangan, serta stimulus ekonomi. Strategi ini dianggap berhasil menjaga daya beli dan menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita patut bersyukur karena pada akhir 2024, perekonomian Indonesia pulih dan tumbuh positif. Pemilu yang damai dan transisi pemerintahan yang mulus turut memberi kepercayaan pasar,” imbuhnya.
Berdasarkan data yang diperoleh, pertumbuhan ekonomi nasional 2024 tercatat 5,03 persen, didorong konsumsi rumah tangga sebesar 4,94 persen dan investasi (PMTB) sebesar 4,61 persen. Inflasi berhasil ditekan hingga 1,6 persen, jauh di bawah target APBN 2,8 persen. Sementara, defisit APBN yang sempat diproyeksikan melebar ke 2,70 persen dari PDB, akhirnya ditutup hanya 2,30 persen.
Dampak kebijakan fiskal juga terlihat pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Persentase kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun ke 4,91 persen pada Agustus 2024.
Berangkat dari rangkaian momen sekaligus fakta ini, Sri Mulyani menegaskan keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi tak lepas dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah pun, ungkapnya, menyatakan siap melanjutkan pembahasan RUU P2 APBN 2024 ke tahap selanjutnya, sekaligus terus memperkuat APBN sebagai instrumen kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
