Adapun proses yang sedang ditempuh saat ini adalah menunggu hasil reviu oleh Kementerian Keuangan terhadap pengajuan ABT. Bapanas baru dapat menerbitkan penugasan kepada Perum Bulog setelah ABT tersedia. Ini juga merupakan rekomendasi perbaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami juga prosesnya sudah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan, sedang di reviu oleh Kementerian Keuangan. Dan kami tentu menunggu adanya anggaran di DIPA Badan Pangan Nasional. Setelah ada baru akan kita tugaskan untuk bantuan pangan tahap kedua," kata Ketut.
Bapanas optimis dengan bantuan pangan yang dimasifkan hampir 1 juta ton banyaknya akan memberikan faktor penekan harga beras di pasaran. Ketika harga beras di tingkat konsumen mulai stabil, maka tingkat inflasi pun juga akan dapat lebih terkendali.
"Bayangkan 33 juta KPM kali tiga bulan berarti hampir 1 juta ton beras. Ini langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang. Nah pasti akan sedikit mengerem inflasi," papar Ketut.
Dia berharap adanya bantuan pangan, kemudian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), gerakan pangan murah (GPM) dapat mengendalikan harga dan juga inflasi, terutama dari komoditas beras.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan beras tidak lagi menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar setelah pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga dalam dua tahun terakhir.
