Kelima isu tersebut meliputi hubungan antara asas hukum khusus mengesampingkan hukum umum dan hukum umum, penguatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penerapan keadilan restoratif, pembuktian di era digital, serta keseimbangan antara percepatan penanganan perkara dan prinsip proses hukum yang adil.
Puadi berharap pembahasan harmonisasi regulasi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang menjadi pegangan dalam revisi undang-undang di masa mendatang.
"Saya berharap diskusi ini berlangsung dinamis dan memberikan manfaat nyata sehingga dapat menjadi pegangan dalam pembahasan revisi undang-undang ke depan demi mewujudkan penegakan hukum pemilu yang semakin baik," katanya.
