DPRD juga mendorong percepatan digitalisasi pajak dan retribusi guna mempersempit celah kebocoran, memperbaiki kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan kemudahan layanan.

Di sisi belanja, DPRD meminta tambahan anggaran diarahkan pada program yang memiliki sasaran, keluaran, dan manfaat yang jelas.

Pemerintah juga perlu mempercepat persiapan kegiatan fisik agar pelaksanaan tidak menumpuk pada penghujung tahun.

“Ukuran keberhasilan program bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, tetapi sejauh mana program tersebut menghasilkan manfaat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Wirman.

DPRD turut meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan dukungan anggaran untuk mitigasi, pemulihan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta penguatan infrastruktur dasar.

Fraksi-fraksi DPRD mendukung delapan arah kebijakan Perubahan APBD 2026, meliputi peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, ketahanan pangan, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur publik, ketahanan bencana, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kemandirian fiskal.

“Perubahan APBD ini harus menjadi instrumen yang sehat, kuat, dan berpihak kepada masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus menghadapi risiko fiskal daerah ke depan,” pungkasnya. (*)