Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Achmad, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Iskandar Zulkarnae.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ia berharap hasil pemeriksaan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan pembelajaran bagi kementeriannya.
Hal itu, menurut Nasaruddin, menjadi komitmen jajarannya dalam meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Agama.
Mengutip laporan Antaranews, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kesiapan jajarannya untuk mendukung seluruh proses pemeriksaan.
"Temuan-temuan akan menjadi feedback bagi kementerian dan akan segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Tito.
Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan BPK meliputi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Tahun 2025.
