Dia pun menyarankan agar pemerintah menarik penuh pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai dapur-dapur di wilayah afirmasi seperti kawasan Indonesia Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Yanu, Kawasan rentan tersebut tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada skema pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) swasta yang besaran dan keberlanjutannya cenderung fluktuatif serta terbebani tingginya biaya investasi infrastruktur.

"Daerah yang memang butuh negara untuk intervensi, di situ APBN dipakai. Daerah yang tidak perlu terlalu banyak APBN, CSR atau non-APBN dipakai. Menurut saya itu yang perlu direformasi oleh teman-teman di BGN," ujarnya.

Selain reformasi tata kelola pendanaan, BRIN turut merekomendasikan penciptaan model dapur khusus bagi daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), mengingat model dapur konvensional di Pulau Jawa tidak dapat disamaratakan untuk menyasar wilayah pedalaman.

Dia menilai intervensi inovasi seperti menghadirkan dapur keliling (mobile kitchen) yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah kepulauan dinilai akan jauh lebih efektif dalam mendistribusikan manfaat gizi secara berkelanjutan bagi anak bangsa.