Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban, seperti pembayaran TPP kepala desa, insentif imam, pegawai syar’i, serta pemangku adat, meskipun dalam kondisi fiskal yang terbatas.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk bersama-sama memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait kondisi keuangan daerah saat ini.
“Kita harus memberikan pencerahan yang benar kepada masyarakat. Kondisi fiskal ini bukan hanya dialami Pohuwato, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Insyaallah pemerintah pusat masih mencari format terbaik,”jelasnya.
Bupati juga menyinggung perubahan kebijakan pengelolaan dana desa yang berdampak pada penurunan anggaran yang dikelola pemerintah desa. Jika sebelumnya desa dapat mengelola anggaran hingga Rp1,2 miliar, kini hanya berkisar Rp300 hingga Rp400 juta karena sebagian dialihkan untuk program koperasi desa Merah Putih.
“Ini tentu berdampak pada ruang gerak pemerintah desa. Namun kita berharap, jika program tersebut sudah berjalan baik, maka alokasi anggaran dapat kembali seperti sebelumnya,”terangnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa dan dusun dalam menghadapi kondisi tersebut.
