CARAPANDANG –  Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf merespons fenomena banyak pejabat kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Dede Yusuf merasa prihatin dengan fenomena tersebut. Yang terbaru adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Saya prihatin tentunya kalau kita perhatikan mengapa akhir-akhir ini banyak sekali kepala daerah yang terkena OTT,” katanya kepada wartawan, Rabu, 29 Juli 2026.

Dede mengatakan fenomena ini harus dibaca secara jernih. Menurutnya, kita harus mencari penyebab terjadinya praktik korupsi di kalangan kepala daerah.

Dia membaca yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya biaya politik saat dia mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

“Ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah memang mengikuti pilkada itu berbiaya cukup tinggi, berbiaya cukup mahal. Apalagi tingkat money politic pada saat pemilihan menjadi sangat tinggi sekali, dan itu menyebabkan umumnya hampir semua kepala daerah merasa harus ada return atas biaya yang dikeluarkan,” ucap Legislator Demokrat ini.

Selain itu, Dede menyebut kewenangan kepala daerah masih menjadi persoalan serius.

“Ketika kewenangan ini memiliki kemampuan untuk mengatur, mengorkestrakan atau mungkin juga membuat keputusan-keputusan yang memiliki hak atas tertentu, itu biasanya kewenangan itu akan timbullah yang disebut dengan kewenangan absolut, dan di sanalah akhirnya terjadi korupsi,” paparnya.