Wakil Presiden (Gibran Rakabuming Raka) menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar penggunaan anggaran dapat tepat sasaran dan terbebas dari praktik korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohammad Nuruzzaman (MN) sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji.
Boyamin Saiman, mengatakan langkah ini ditempuh karena berdasarkan undang-undang, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi dan asistensi terhadap penanganan tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum lain, termasuk kejaksaan dan kepolisian.
Isu ini mencuat setelah kuasa hukum mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengungkapkan bahwa kliennya telah mencatat lebih dari 20 nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi MBG.
Pernyataan ini mencuat setelah adanya informasi yang menyebut nama Wihadi sebagai salah satu dari 26 pejabat yang diserahkan oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, kepada penyidik Kejagung dalam upayanya menjadi justice collaborator (JC).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan bahwa perlawanan terhadap korupsi merupakan salah satu tugas berat yang harus dimulai dari jajaran pemerintah yang tengah diberi amanat
Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Dan komitmen tersebut dipertegas dengan penetapan mantan kepala BGN sebagai tersangka.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengingatkan kepada jajaran pejabat kementerian maupun badan untuk berpegang teguh kepada komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberantas tindak pidana korupsi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai penggeledahan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto serius dalam upaya pemberantasan korupsi
Presiden memerintahkan seluruh menteri, kepala badan dan pemimpin lembaga negara untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar serta korupsi yang menghambat jalannya perekonomian nasional