Komisi A DPRD menilai langkah tersebut relevan dengan kondisi Jakarta yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. WFH diharapkan mampu menekan konsumsi BBM sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas.
Meski demikian, dia mengingatkan kebijakan ini masih berada pada tahap awal sehingga wajar jika terjadi dinamika di lapangan. Perbedaan pola kerja ASN dalam masa penyesuaian disebut tidak bisa dihindari, namun tidak boleh berlangsung lama.
“Kalau tidak segera dibenahi, bisa menimbulkan kesan kelonggaran disiplin dan berdampak pada efektivitas kebijakan,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta itu.
Dalam fungsi pengawasan, Komisi A DPRD DKI Jakarta menggandeng sejumlah mitra kerja seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB), Biro Pemerintahan, hingga Inspektorat. Mereka diminta memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.
DPR Ingatkan Fleksibilitas WFH Jangan Jadi Celah Kelonggaran Disiplin
Fokus utama bukan lagi pada lokasi kerja, melainkan pada capaian kinerja dan kualitas pelayanan publik.
