CARAPANDANG - Komisi IX DPR RI mendorong optimalisasi kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kolaborasi ini dinilai krusial untuk memastikan kualitas dan keamanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan kepada penerima manfaat.

Anggota Komisi IX DPR, Achmad Ru’yat, menyatakan bahwa nota kesepahaman (MoU) antara BGN dan BPOM telah ada. Langkah selanjutnya adalah memastikan implementasinya berjalan optimal di lapangan.

“Kami menyarankan agar kerja sama dengan BPOM itu dioptimalkan. MoU sudah dilakukan, tinggal pelaksanaannya,” kata Ru’yat dalam siaran YouTube TVR Parlemen yang dikutip Antaranews, Senin (2/2/2026).

Ia menekankan, kolaborasi sumber daya manusia dari kedua lembaga penting untuk menjamin makanan yang disajikan benar-benar bergizi, aman, dan memenuhi standar sanitasi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kerja sama ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus keracunan.

Berdasarkan pengawasan Komisi IX, salah satu penyebab keracunan dalam program MBG adalah penggunaan air dan kondisi tempat pembuatan makanan yang tidak higienis.

“Ini menunjukkan bahwa ketersediaan air yang tidak higienis atau tempat yang mungkin tidak higienis sehingga masih ada kontaminasi bakteri. Ini harus dieliminasi,” jelas Ru’yat.