Wirman juga menyinggung isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dinilai masih perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut telah dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan disampaikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

“DPRD mendorong agar Pokir tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam program prioritas dan kebijakan anggaran daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wirman menilai tema RKPD 2027 yang mengusung transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan. Namun demikian, ia mengingatkan agar perencanaan tersebut tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah serta penguatan belanja publik agar program pembangunan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan warga,” pungkasnya. (*)