Setelah stabilitas tercapai, ruang untuk kembali mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan, dan menurunkan biaya pendanaan disebut akan terbuka lebih besar.
Fakhrul menilai fase kebijakan ekonomi Indonesia saat ini bukan lagi semata tentang pengetatan moneter, melainkan penguatan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia. “BI sudah memberikan hawkish stance yang dibutuhkan pasar. Sekarang saatnya pemerintah bergerak melalui komunikasi yang lebih kuat, penyesuaian fiskal yang kredibel, serta normalisasi pasar obligasi,” tutupnya.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi tidak diposisikan sebagai dua tujuan yang saling meniadakan, melainkan membutuhkan sinkronisasi kebijakan agar fondasi ekonomi nasional tetap kuat menghadapi gejolak global. Dilansir infopublik.id
