CARAPANDANG – Target pertembuhan ekonomi 8 persen pada era Presiden RI Prabowo Subianto sangat tidak realistis selama ekonomi bayangan (underground economy) masih kuat.
Hal ini disampaikan oleh Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Prof Rahma Gafmi seperti dilansir Republika, pada Minggu 16 November 2025.
Dia menjelaskan penegakan hukum harus berjalan untuk mengatasi ekonomi bayangan seperti korupsi, ekspor-impor ilegal, narkoba, serta judi daring. Masalah-masalah tersebut tak kunjung tersentuh serius oleh para penegak hukum di negeri ini.
"Yakin berhasil underground economy dibereskan, saya melihat dengan model-model yang dilakukan semua hanya sebuah ilusi," katanya.
Dia mengatakan bahwa ambisi menjadikan penertiban ekonomi bayangan sebagai sumber tambahan pertumbuhan justru berpotensi menipu harapan publik. Menurut Rahma, selama korupsi dan underground economy dibiarkan, sangat sulit mengandalkan sumber ini sebagai pendorong tambahan pertumbuhan.
Dia menyebut, akar persoalan underground economy ada pada penegakan hukum yang lemah dan konflik kepentingan di tubuh aparat. "Menurut hemat saya sangat tidak realistis, tidak mudah underground economy itu diselesaikan, misalnya korupsi, UU perampasan aset saja belum disahkan sampai sekarang," ujar Rahma.
