“Jadi, yang menulis bukan aktivis, bukan politikus. Yang menulis sejarawan, sejarawan ini punya keahlian. Mereka doktornya di bidang itu, profesornya di bidang itu. Jadi, kita tidak perlu khawatir, pasti (mereka) punya kompetensi dalam menulis sejarah,” kata Menteri Kebudayaan.
Dia melanjutkan justru menjadi mengkhawatirkan manakala proyek penulisan sejarah Indonesia dikerjakan oleh para aktivis yang punya perspektifnya masing-masing.
“Sejarah tidak bisa ditulis oleh politikus, apalagi yang resmi, atau semacam itu. Tidak bisa ditulis oleh misalnya (pihak lain non-sejarawan). Tetapi, kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas, ini negeri demokrasi,” sambung Fadli.
Menteri Kebudayaan kemudian menekankan penulisan sejarah bangsa merupakan program prioritasnya sejak awal menjabat, karena sudah terlalu lama tidak ada pembaharuan (update) dalam sejarah Indonesia. Padahal, ada banyak temuan-temuan yang seharusnya masuk dalam kompendium sejarah Indonesia.
“Jadi, sudah lebih dari 26 tahun kita tidak pernah menulis sejarah kita. Jadi, kalau ada yang baru, ya banyak yang baru, karena memang tidak pernah ditulis. Belum lagi, yang sifatnya penemuan-penemuan, updating. Contohnya, lukisan purba tertua di dunia itu sekarang ada di Indonesia. Itu tidak ada dalam sejarah kita,” kata Fadli.
Dia kemudian mencontohkan adanya temuan Islam masuk Indonesia ternyata dari Abad Ke-7 Masehi, atau Abad Ke-1 Hijriah.
