Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Maret 2026 sebesar 3,48 persen. Pengalaman sebelumnya memperlihatkan bahwa setiap penyesuaian harga BBM hampir selalu diikuti lonjakan inflasi jangka pendek.
Pada 2022 misalnya, sambung dia, inflasi sempat menyentuh di atas lima persen setelah kenaikan harga BBM bersubsidi, sebelum akhirnya perlahan terkendali.
“Kenaikan BBM selalu memiliki efek berantai yang cepat dan luas. Begitu harga energi naik, biaya logistik meningkat, harga barang ikut naik dan pada akhirnya daya beli masyarakat menurun. Ini yang harus diantisipasi secara serius oleh kita,” ujar mantan Ketua MPR dan DPR RI tersebut.
Sejumlah tokoh juga memberikan pandangan, masukan dan penguatan terhadap pentingnya tata kelola kebijakan yang lebih responsif.
Marzuki Alie menekankan perlunya perbaikan gaya komunikasi pemerintah yang lebih tenang, jelas dan mudah dipahami publik.
Ia menilai cara penyampaian kebijakan sangat menentukan penerimaan masyarakat, termasuk dalam menjelaskan program strategis agar dipahami secara adil di seluruh wilayah Indonesia.
Rahmat Gobel dan Agus Hermanto menambahkan pemerintah perlu melindungi industri dalam negeri dengan pembatasan barang-barang impor agar tidak gulung tikar.
Sementara itu, Amir Uskara menuturkan pola komunikasi di jajaran kabinet perlu diperbaiki secara menyeluruh, terutama dalam merespons dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang cepat.
