Kedua, Pemda perlu mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fatoni menyebutkan, dari 1.097 BUMD di seluruh Indonesia, kurang dari setengahnya yang mampu memberikan keuntungan bagi daerah.
Oleh karena itu, BUMD perlu diperkuat sesuai dengan potensi masing-masing, dengan memastikan profesionalitas pengurus serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan. Fatoni juga menyarankan agar daerah membentuk BUMD di sektor potensial, seperti pangan, pariwisata, air minum, hingga energi.
Langkah ketiga, imbuh Fatoni, dapat dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD seperti rumah sakit, puskesmas, dan sekolah dapat menjadi sumber pendapatan apabila dikelola secara fleksibel dan profesional.
“Kalau BLUD kinerjanya baik, dia bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan bisa menghasilkan pendapatan sehingga beban APBD berkurang,” ujarnya.
Keempat, optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Pemda diminta menginventarisasi aset yang dimiliki dan memanfaatkannya secara produktif, baik melalui kerja sama, sewa, pemanfaatan bersama, maupun penjualan aset yang sudah tidak digunakan.
Kelima, optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD. Menurut Fatoni, pemanfaatan CSR akan lebih efektif jika dikoordinasikan oleh Pemda dan diarahkan pada program prioritas, seperti penanganan kemiskinan, stunting, pengendalian inflasi, perbaikan rumah, hingga pemberdayaan masyarakat.
