“Seperti diketahui data itu diproses dari bawah. Pertama BNPB memberikan data, lalu ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota, sudah menyangkut BNBA-nya, lalu ditandatangani oleh Pak Kapolres dan Pak Kajari. lalu diverifikasi oleh Pak Mendagri. Setelah itu menjadi data final untuk menjadi pedoman kami menyalurkan. Dalam proses penyaluran ini, kami menugaskan PT POS Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, nilai bantuan jaminan hidup adalah sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. Data yang telah terverifikasi untuk penerima jadup yakni 248.588 penerima manfaat (PM) dengan total keseluruhan kebutuhan anggaran senilai lebih dari Rp335 miliar.
Pada tahap pertama, PT POS Indonesia menyalurkan bantuan isian rumah dan BSSE kepada 38.070 KPM serta bantuan jadup kepada 143.496 PM di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Inilah kira-kira gambarannya, karena penyaluran ini diharapkan bisa cepat tapi juga tepat sasaran, prudent, penuh kehati-hatian, bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu kita terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mengirim data dengan baik,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Plt. Direktur Utama PT. POS Indonesia, Haris menjelaskan hingga hari ini (5/3), PT. POS sudah berhasil menyalurkan bantuan isian hunian dan BSSE kepada kurang lebih 17 ribu KPM atau lebih dari 26 persen. Jumlah tersebut akan terus bertambah dan selesai sebelum lebaran.
